Mari sebelumnya kita tinjau FIQIH TENTANG HAJI & UMRAH MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH Ibadah Haji dan Umrah itu hanya bagi yang mampu (baca: Istithoah), namun Istithoah ini tafsirannya sebenarnya kemampuan itu tidak hanya terpatok pada yang hanya MAMPU secara TUNAI saja tetapi juga makna MAMPU disini juga bisa atas orang yang MAMPU karena ada kelebihan uang yang bisa disisihkan (ada kelebihan dana)

MAMPU itu dibagi menjadi 2 yaitu MAMPU TUNAI dan MAMPU MENCICIL/MENGANGSUR, dan kedua-duanya sudah masuk ke dalam kategori orang yang Istithoah dalam Haji & Umrah Imam Asy-Syafii dalam bukunya Ringkasan Al-Umm, halaman 615, juga mengatakan:

“Seseorang yang tidak mempunyai keluasan harta untuk melaksanakan Haji tanpa berutang, berarti dia adalah orang yang tidak mendapatkan “jalan”.

Akan tetapi jika dia mempunyai harta benda yang banyak, maka hendaknya dia menjual sebagian barangnya atau berutang dengan (jaminan hartanya) itu sehingga dia bisa melaksanakan Haji.” Setelah secara fiqih pembiayaan haji dan umrah sesuai dengan syariah, pembiayaan ini juga legal dijamin negara dan diawasi OJK. Berikut ini fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang melandasi kehalalan pembiayaan nomor porsi haji plus

• Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad ljarah
• Fatwa DSN-MUI NO. 56/DSN-MUIN/2007 tentang Review Ujrah Pada LKS
• Fatwa DSN-MUI No.044/DSN-MUI/VI11/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
• Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VI11/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh)
• Fatwa DSN-MUI No.009/DSN-MUI/V1/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
• Fatwa DSN-MUI No.017/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran